Kata Ketua Banggar DPR soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui penambahan alokasi anggaran Kemkominfo sebesar Rp 10 miliar di tahun anggaran (TA) 2025 untuk sosialiasi program makan bergizi gratis. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan soal alokasi anggaran tersebut.

"Kalau penggunaannya, Badan Anggaran membatasi diri karena Badan Anggaran tidak masuk ke pada satuan tiga, tidak masuk ke pada fungsinya, tidak masuk pada unit organisasinya. Banggar itu hanya kebijakan-kebijakan besarannya saja, apa yang mau dicapai dan sebagainya," kata Said kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Said memastikan DPR turut mendukung program Presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, program itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Dan Insyaallah lah kalau kita bicara makan bergizi gratis itu bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Tapi memang tidak kemudian dalam jangka pendek hasilnya bisa langsung kita dapatkan, terukur, itu tidak mungkin. Itu perlu waktu karena responsibility-nya kan panjang kalau urusan pendidikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan kementeriannya mendapat tambahan anggaran dari DPR sebesar Rp 10 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025. Budi menyebut tambahan alokasi anggaran itu untuk sosialisasi makan bergizi gratis di pemerintahan mendatang.

"Kita membantu sosialisasi program makanan bergizi. Kita perlu sosialisasi, sosialisasi untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang betapa pentingnya program makanan bergizi untuk anak-anak kita," kata Budi kepada wartawan usai rapat bersama Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan agar tidak ada kesenjangan antara masyarakat kota dengan daerah-daerah tertinggal dan terluar di Indonesia.

"Ya, tentu ini sebagai sebuah program kan sangat bagus, program makanan bergizi ini. Supaya tidak terjadi gap yang jauh dari sumber daya manusia Indonesia. Terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan terluar Indonesia," ujarnya.

Budi menyebut penambahan anggaran itu diputuskan oleh Banggar DPR. Sehingga, kata dia, Kemenkominfo mendapatkan tambahan anggaran.

(fca/taa)