Bahlil Mau Pangkas Syarat Bangun PLTP di RI yang Bikin Jokowi Geram

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram karena pengembangan panas bumi atau geothermal sebagai sumber energi bersih masih lambat dan cenderung jalan di tempat. Ia mengatakan proses perizinan yang lama menjadi biang kerok masalah tersebut.

"Saya itu seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi PLTP, tapi saya heran saat itu peluangnya besar artinya banyak investor mencari energi hijau, EBT, dan potensinya itu ada 24.000 megawatt, sudah kita kerjakan, tapi kok tidak jalan dengan cepat," ucap Jokowi dalam acara IIGCE 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

"Untuk mulai konstruksi urusan perizinan bisa 5-6 tahun. Mestinya ini paling cepat dibenahi duluan agar yang baru dikerjakan 11% dari 24.000 megawatt bisa dikerjakan investor, sehingga kita dapat tambahan listrik hijau yang banyak," tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui hingga saat ini proses perizinan izin yang perlu dilewati perusahaan atau investor untuk mengembangkan energi geothermal di RI masih sangat banyak dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun.

"Orang melakukan investasi investor ini pak, urus izin 3 tahun. RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), izin amdal, izin lokasi itu bisa 2-3 tahun pak. Masuk di kementerian ESDM main lagi barang itu (butuh izin lagi)," kata Bahlil dalam acara yang sama.

Setelah mendapat izin, Bahlil mengatakan perusahaan atau investor masih harus melakukan eksplorasi selama 2-3 tahun. Kondisi inilah yang kemudian membuat para investor harus melewati waktu hingga bertahun-tahun hanya untuk membangun fasilitas produksi energi bersih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

"Eksplorasi itu butuh 2-3 tahun, jadi pak bisa membangun konstruksinya PLTP pada tahun keenam. Jadi lebih masa periodisasi presiden satu periode, coba bayangkan" ungkapnya.

Untuk itu Bahlil mengaku akan memangkas syarat-syarat atau sejumlah perizinan yang dibutuhkan untuk mendorong investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) Indonesia. Ia mengatakan rencana ini sudah disampaikan juga kepada pemerintah berikutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi saya izin kepada bapak presiden, pak kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi," kata Bahlil.

"Jadi teman-teman investor nggak perlu ragu, saya sudah lapor sama bapak presiden Jokowi dan saya sudah melapor kepada bapak presiden Prabowo. Kami akan melakukan reform berbagai langkah konstruktif dalam melakukan percepatan," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kendala lain yang perlu dihadapi dalam pengembangan energi panas bumi di RI ini adalah sulitnya infrastruktur transmisi energi. Untuk itu ia sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN untuk segera membangun jaringan transmisi kelistrikan ini.

"Sebagai contoh rencana pengembangan PLTP 350 megawatt di Bengkulu terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi demand dan supply listrik," terangnya lagi.

(fdl/fdl)